Strategi Korea Membangun Information Superhighway
December 17, 2007 / by artikelekoindrajit
Pemimpin negara Korea Selatan memiliki visi untuk membawa bangsa Korea ke dalam era informasi. Republik Korea Selatan mulai masuk ke dalam era digital tahun 1987 dengan dikeluarkannya National Basic Information System Plan (NBIS) untuk mengembangkan industri komputer. Pada tahun 1994 pemerintah Korea mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Korean Information Infrastructure (KII) Policy Committee yang bertugas untuk menyiapkan infrastruktur ekonomi. Komite ini dikepalai oleh Perdana Menteri dan dijalankan oleh Mentri Perencanaan Ekonomi dengan bantuan official dari 20 kementrian. Komite ini memiliki empat fungsi khusus, yaitu:
• Mengkoordinasikan kebijakan KII dan melakukan pendampingan dalam mengimplementasikan visi KII.
• Membangun master plan KII dan mengatur pendanaan implementasi.
• Melakukan evaluasi teknologi pada yang dilakukan oleh KII.
• Mereview legislasi dan regulasi yang terkait dengan masyarakat informasi.
INFORMATIZATION PROMOTION (1996-1998)
Menghadapi era informasi, kementrian informasi dan komunikasi Korea mulai meluncurkan berbagai perencanaan maka dibentuk Informatization Planning Office, Informatization Planning Committee dan Informatization Promotion Fund. Kerangka perencanaan yang dibentuk memiliki tujuan sebagai berikut.
"To promote informatization in the country and bring Information Superhighway business to full scale"
Secara umum, terdapat sepuluh objektif yang ingin dicapai sehubungan dengan master plan yang dibuat. Kesepuluh objektif tersebut adalah:
• Membentuk pemerintahan yang sederhana akan tetapi efisien.
• Mengimplementasikan infrastruktur informasi yang bersifat mendidik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka membentuk masyarakat informasi.
• Membentuk gudang pengetahuan nasional dengan membuat sistem yang dapat mengakses data riset dan akademik.
• Membangun tingkat kompetitif perusahaan melalui promosi informasi ke dunia industri.
• Memacu tingkat rata-rata penggunaan infrastruktur sosial melalui informasi.
• Mendukung informasi pada pedesaan untuk pemerataan pembangunan.
• Memberikan pelayanan medis melalui penggunaan teknologi informasi.
• Memberikan pengetahuan mengenai teknologi informasi pada lingkungan manajemen untuk memastikan bahwa teknologi tersebut mendapatkan perhatian.
• Membangun sistem manajemen data yang aman dari kerusakan.
• Membangun sistem informasi pertahanan dan diplomasi yang aman.
CYBER KOREA 21 (1999-2002)
Menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mengglobal, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Basic Plan for Expediting Information Age and established “Cyber Korea 21. Tujuan utama pembentukan Cyber Korea 21 adalah sebagai berikut:
• Upgrading jaringan telekomunikasi, penggunaan serat optik, cable modem, wireless local loop dan komunikasi satelit yang bertujuan untuk mempercepat layanan komunikasi bagi seluruh rakya Korea. Proyek ini menelan anggaran sampai dengan 8,67 juta dollar Amerika.
• Meningkatkan literasi teknologi informasi dengan program pendidikan menggunakan komputer, dimulai dari literasi dasar sampai dengan tingkat pakar. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan semua sekolah di Korea ke internet.
• Membuat revisi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, perpajakan, enkripsi dan kerangka legal untuk mendukung e-Commerce. Proyek ini juga mencakup penggunaan hukum tandatangan elektronis yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronis dan sirkulasi dokumen.
• Pembuatan layanan elektronis umum dan kiosk pada tempat-tempat umum yang memungkinkan penduduk Korea dapat terhubung ke dalam jaringan.
• Meningkatkan intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi industri perangkat lunak dan multimedia content.
• Mempromosikan kolaborasi internasional dalam bentuk riset dan pengembangan teknologi informasi.
E-KOREA VISION 2006 (2002 ONWARD)
Berdasarkan kedua proyek yang sudah disebutkan di atas, pemerintah Korea Selatan kemudian meluncurkan proyek tahap ketiga dalam bentuk Master-plan pada April 1992. Visi dari e-Korea 2006 adalah memfokuskan diri pada peningkatan kualitatif seperti peningkatan produktivitas melalaui reformasi legal dan institusional. Setelah tercapainya peningkatan kuantitatif penggunaan internet, pemerintah Korea menginginkan terhajadinya peningkatan kualitatif dalam bentuk inovasi proses bisnis. Untuk meningkatkan berkembangnya industri baru, pemerintah Korea memfokuskan pada upgrading infrastruktur informasi, mensponsori riset, pengembangan termasuk mengembangkan sumber daya manusia. Perencanaan tersebut juga mencakup pengembangan informasi untuk semua industri dan meningkatkan produktivitas sampai ke tingkat negara industri G7. Target tersebut direncanakan meningkat 30 persen dari seluruh total transaksi pada industri utama dan 25 persemn untuk industri lainnya yang dapat bekerja secara online pada tahun 2006.
E-GOVERNMENT - VISION AND DIRECTION
Untuk mengembangkan visi e-Government pemerintah Korea Selatan, maka ditetapkan enam buah inisiatif yang terfokus pada:
• Pembuatan layanan informasi secara elektronis.
• Melakukan reengineering business process untuk mendukung pertukaran dokumen secara elektronis.
• Melakukan sharing informasi diantara agensi dengan tingkat perlindungan privasi yang tinggi.
• Menetapkan standar teknologi informasi dan jaringan.
• Mempromosikan literasi teknologi informasi pada layanan masyarakat.
• Memodifikasi hukum untuk mengakomodasi terjadinya transaksi elektronis.
Pengembangan program e-Government dilakukan oleh National Compterisation Agency. Agensi ini merupakan organisasi advisor yang menyediakan berbagai rekomenasi untuk kebijakan e-Government dan teknologi.
THE ACTION PLAN FOR E-GOVERNMENT
Untuk implementasi e-Government, pemerintah kemudian mengeluarkan cetakbiru yang disebut dengan “Comprehensive Plan for e-Government”. Cetakbiru tersebut berisikan beberapa objektif yang akan dicapai seperti berikut:
• Sistem informasi yang digunakan harus menghubungkan 21 data jaringan, sistem Ombudsman secara elektronis, sistem family record online dan layanan lainnya berbasis web, yang pada dasarnya akan menjadi satu akses tunggal untuk mendapatkan layanan dari pemerintah.
• Pemerintah harus membuat berbagai layanan informasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan administrasi umum yang terfokus pada pengguna. Termasuk dalam bagian ini adalah Government Information Locator System, Open Government Service, Local Administration Information Bank Web dan Bulletin Board Service of Local Government.
• Sistem Call Center dan kisok yang terintegrasi untuk menjamin terjadinya konsistensi penyampaian e-service melalui berbagai kanal sehingga dapat dijangkau oleh rakyat Korea.
Untuk memperbaiki efisiensi, maka perintah Korea juga menetapkan perbaikan produktivitas melalui beberapa objektif berikut:
• Penggunaan Business Process Reengineering.
• Dokumen elektronis digunakan untuk memastikan akurasi informasi dan waktu yang pendek.
• Manajemen pengetahuan pemerintah yang digunakan sebagai sumber informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
• Melakukan integrasi manajemen layanan umum (personel, pembayaran dan sebagainya) untuk mengoptimalkan operasi.
• Membangun intranet pemerintah dengan menggunakan kode data, teknologi informasi dan sumber daya standar, serta penggunaan public key infrastructure (PKI) untuk membuat transaksi yang aman dikalangan pemerintahan.
• Menyediakan layanan kepada masyarakat dalam bentuk traning dan akses email. Untuk memfasilitasi hal tersebut maka dibentuk Cyber Training Centre.
KEY E-GOVERNMENT INITIATIVES
Secara umum, pengembangan e-Government di Korea dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama:
• Inovasi layanan pemerintah kepada masyarakat umum dan dunia bisnis.
• Meningkatkan produktivitas administrasi.
• Menetapkan dasar dari e-Government.
Untuk keperluan tersebut maka bentuk komite e-Government khusus pada Januari 2001 untuk mengakselerasi pengembangan e-Government. Komite ini kemudian memberikan laporan kepada presiden yang menetapkan 11 strategi untuk menerapkan e-Government. Kesebelas strategi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Melakukan inovasi layanan pemerintah kepada publik
2. E-service centre Government for Citizen.
3. Layanan Asuransi Sosial Terintegrasi.
4. Home Tax Service (HTS).
5. Government-wide e-Procurement System (G2B).
6. Peningkatan Produktivitas Administrasi
7. Sistem Informasi Keuangan Nasional
8. Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Terintegrasi,
9. Sistem Informasi Pendidikan Nasional.
10. Sistem Pendukung Kebijakan Personel.
11. Pertukaran e-Document Pemerintah.
12. Menetapkan Dasar dari e-Government
13. Sistem e-Signature dan e-Seal
14. Sistem Informasi Pemerintah.
G4C – Single Window e-Government (www.egov.go.kr)
Pada November 2002 pemerintah Korea mengeluarkan website e-service, yang berisikan 400 layanan publik. Diantara layanan yang disediakan misalnya pengurusan pajak, aplikasi untuk menjual properti dan sebagainya. Untuk mengurangi pengisian dokumen secara berulang-ulang, sistem yang dibuat dapat berbagi informasi antar agensi pemerintahan.
Social Insurance Service Portal (www.4insure.or.kr)
Sistem ini terhubung ke empat asuransi sosial utama (unemployment, health, industrial disaster dan pension). Sistem yang terintegrasi memudahkan pengguna untuk dapat mmelakukan registrasi, mengajukan permohonan dan sebagainya melalui satu aplikasi. Pencarian informasi dan pembayaran juga dapat dilakukan secara online.
Government-wide e-procurement system (G2B) (www.g2b.go.kr)
Sistem G2B merupakan sistem e-procurement online yang mencakup keseluruhan proses procurement pemerintah (mulai dari tender sampai pembayaran). Dunia bisnis dapat mengakses sistem melalui internet dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Diperkirakan sebanyak 26.000 organisasi pemerintah menggunakan sistem ini dan 96.000 dunia bisnis. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan penghematan sebesar 2,65 juta dollar Amerika setahun.
National Education Information System
Direncanakan pada tahun 2000 semua sekolah dapat terhubung ke internet. setelah menghubungkan seluruh sekolah, pemerintah korea merencanakan untuk mengintegrasikan fungsi administrasi dengan dinas pendidikan pada pemerintah setempat. Pengintegrasian ini dilakukan melalui sistem informasi pendidikan nasional, termasuk memfasilitasi adanya proses administrasi standar. Semua layanan administrasi sekolah seperti pengembangan kurikulum, rekaman akademik sekolah dapat dilakukan dapat dilakukan melalui internet.
Personel Policy Support System
Sistem pendukung kebijakan personel dibuat untuk membuat proses standar dalam hal manajemen seperti pekerjaan, promosi, keuntungan dan sebagainya. Pemerintah Korea dalam hal ini telah mengintegrasikan tujuh area administrasi personel ke dalam sistem.
OTHER ENABLING INITIATIVES
The Government Superhighway Network
Government Superhighway Network (GSN) digunakan untuk menghubungkan tiga kompleks pemerintahan dalam radius 160 km dan mencakup hampir semua departemen dan administrasi. Beberapa kantor pemerintah kecil akan terhubung secara remote dengan menggunakan fasilitas via satelit.
PC for Public Servants
Korea memiliki kurang lebih 800.000 personel yang bekerja pada layanan sipil (diluar personel militer) yang 73.000 diantaranya merupakan pekerja kantoran. Komputer personal merupakan kebutuhan utama yang digunakan oleh pekerja kantoran tersebut sampai dengan 86 persen. Semua komputer personal terhubung ke internet dan email merupakan aplikasi yang digunakan oleh pekerja kantoran sampai dengan 91 persen.
Online Patent Filling
Semenjak tahun 1999, kantor Hak Kekayaan Intelektual Korea telah menyediakan aplikias paten untuk keperluan submisi, registrasi, evaluasi dan notifikasi secara online melalui KIPOnet. Mulai tahun 2001, diperkirakan 24.000 aplikasi paten diproses secara online yang berarti merepresentasikan 81 persen dari total aplikasi.
CHALLENGE AHEAD
Korea Selatan menunjukkan dirinya sebagai negara yang siap untuk menerapkan masyarakat e-society karena dukungan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Korea Selatan dalam penerapan e-Government di negara tersebut.
Digital Devide
Kesenjangan digital merupakan permasalahan umum yang paling banyak terjadi ketika sebuah proyek e-Government akan dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari tingkatan pendidikan dan juga tersebarnya populasi penduduk dalam sebuah negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Korea mewajibkan pendidikan komputer di sekolah-sekolah. Mentri pendidikan Korea juga menekankan pentingnya pendidikan bahasa Inggris untuk dapat menyerap teknologi Informasi dan Komunikasi. Di Korea bahkan sudah terdapat fasilitas untuk memperkenalkan internet kepada anak-anak kecil.
Public Acceptance
Pemerintah Korea memiliki ambisi cukup tinggi untuk menyediakan layanan berbasis elektronis, tentunya hal ini berlawanan dengan penerimaan publik atas layanan yang diberikan. Berdasarkan penilitian yang dilakukan, dari 143 layanan yang disediakan 60 persen layanan tersebut tidak pernah digunakan.
Identity Crisis
Semenjak November 2002, portal G2C mengharuskan masyarakat yang untuk memiliki single ID untuk mendapatkan layanan. Sementara yang terjadi selama ini di Korea, masyarakat setidaknya memiliki 15 nomor indentitas yang berbeda. Masalah ini terus dalam pengembangan pemerintah untuk dapat menyediakan single ID untuk dapat mengakses layanan-layanan elektronis yang disediakan pemerintah.
IN CONCLUSION
Korea Selatan merupakan negara yang dianggap memiliki layanan e-Government yang berkualitas. Pada September 2002, Universitas Brown memberikan penilaian sebagai salah satu negara yang memiliki kualitas layanan e-Government terbaik di dunia. Korea memiliki agenda utama untuk menghubungkan masyarakat dan dunia bisnis kepada pemerintah melalui jaringan internet. hal ini dilakukan untuk menignkatkan transparansi dan tingkat kompetitif yang tinggi di kalangan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar